PKS dukung arahan presiden lawan politik identitas di Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memerangi praktik politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.

“Agama itu murni. Agama itu sumber nilai, menjadikan agama sebagai kompas moral boleh dan malah bagus. Saya setuju politisasi agama jangan dikedepankan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan agama sebagai pengarah dalam menjalankan praktek-praktek politik berdasarkan nilai positif. Bahkan, Mardani meminta agar praktek politik dilakukan dengan cara yang baik untuk mendapatkan tujuan yang baik pula.

“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai. Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Executive Partner Politik Indonesia AB Solissa mengatakan pernyataan Presiden Jokowi agar para kandidat capres dan cawapres mengutamakan ide dan gagasan dalam berdebat adalah satu langkah yang progresif, dan harus dilakukan oleh para kandidat.

“Terkait dengan pernyataan presiden untuk suksesi Pilpres 2024 agar para kandidat capres-cawapres mengutamakan ide dan gagasan adalah sebuah langkah progresif dari seorang presiden yang harus kita hormati,” katanya.

Magister komunikasi politik dari Universitas Paramadina itu menyatakan peringatan Presiden Jokowi agar para kandidat Capres dan Cawapres menghindari politik SARA sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi yang sehat.

“Menurut saya, pernyataan ini layak diberikan apresiasi. Positioning statement Jokowi inilah yang sebenarnya ditunggu oleh publik jelang Pilpres 2024 nanti,” jelasnya.

Selain itu, himbauan presiden itu bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antar sesama anak bangsa, dimana perpecahan itu sudah terjadi sejak Pemilu sebelumnya.

“Apa yang disampaikan oleh presiden harus menjadi catatan bagi semua kandidat capres maupun cawapres. Residu konflik saat Pilpres 2014 dan 2019 harus diakhiri,” katanya menegaskan.

Dijelaskan Solissa, Pilpres 2024 harus dijadikan sebagai momentum perubahan dan pemersatu, terkhusus buat para Capres dan Cawapres untuk mengutamakan ide dan gagasan, agar yang terpilih nanti menjadi presiden semua golongan, bukan hanya satu golongan.

“Politik identitas berbasis apapun, agama, ras, suku, bahkan secara sektoral kedaerahan harus dihentikan,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan suasana calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan para capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).